undangNomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, adalah: 1Ali Abdullah Teori Praktik Hukum Acara Peradllan Tata Usaha Negara Pasca-Amademen (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.37 . 3 untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan khususnya Halaman33 dari 44 MATERI UNDANG‐UNDANG ACARA TATA USAHA NEGARA 101. Peradilan tata usaha negara diatur dalam A. UU No. 9 tahun 2004 B. UU No. 5 tahun 1986 C. UU No. 4 tahun 2004 D. Jawaban a dan b benar Jawaban D Undang‐undang Nomor 9 Tahun2004 tentang perubahan undang‐undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan Peradilanumum, agama, tata usaha negara, dan militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai tahap upaya hukum tertinggi jika tidak puas dengan putusan pengadilan di bawahnya. Sedangkan, peradilan konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan sifat putusannya final. PeristilahanLain : "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Pemerintahan","Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara","Hukum Acara Peradilan Administrasi" Rozali Abdullah : Hukum Acara PTUN : rangkaian Peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan Hukum (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat TUN diberi wewenang oleh atau 4 adanya peradilan tata usaha negara. 1 Sebagai Negara hukum, negara Indonesia telah membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengajar Fakultas Hukum Unbari. Pengajar Fakultas Hukum Unbari. 1 Rozali Adullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1992 .

contoh kasus hukum acara peradilan tata usaha negara